https://tv.republika.co.id/berita/t8ddcw313/anwar-ibrahim-as-langgar-hukum-internasional-maduro-harus-dibebaskan
Penangkapan Maduro dinilai melemahkan kerangka hukum internasional.
anwar ibrahimlanggarhukuminternasionalmaduro
https://indo-sight.com/nasionalis/ketum-lidik-krimsus-ri-ossie-gumanti-minta-iup-pt-cgm-dicabut-14-tahun-mangkrak-diduga-langgar-uu-minerba/
Indo-sight.com - Jakarta | Ketua Umum Lidik Krimsus RI, Ossie Gumanti, angkat suara terkait mandeknya kegiatan pertambangan di wilayah IUP PT Cakra Gemilang...
ketumriossieiuppt
https://www.digitalbank.id/fintech/77669118/44-penyelenggara-fintech-p2p-akan-dipanggil-kppu-karena-diduga-kartel-bunga-pinjol-ini-kata-afpi/
fintechakandidugalanggar
https://digitalastraa.com/kki-dan-kolegium-bentukan-menkes-dianggap-langgar-konstitusi-kemenangan-besar-independensi-profesi-kesehatan-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi/
Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia (MGBKI) secara tegas menyatakan bahwa upaya pembentukan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) dan Kolegium
kkidankolegiummenkeslanggar
https://analisis.republika.co.id/berita/t8dd47393/agresi-militer-as-ke-venezuela-langgar-hukum-internasional
Tindakan imperialis Amerika ini melemahkan peran hukum internasional.
republika onlinekevenezuelalanggarhukum
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260104184419-134-1313458/pm-malaysia-tindakan-trump-langgar-hukum-internasional
Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim mengungkapkan keprihatinannya terhadap aksi Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
pmmalaysiatrumplanggarhukum
https://bignewss.com/headline-nusantara/langgar-kode-etik-akbp-basuki-ditahan-seusai-tinggal-serumah-dengan-dosen-untag-tewas-di-semarang/
Nov 20, 2025 - AKBP Basuki ditahan oleh Bidpropam Polda Jawa Tengah selama 20 hari setelah terbukti melanggar kode etik karena tinggal serumah dengan dosen Untag yang...
langgarkodeetikbasukidengan
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250630212806-617-1245337/nasdem-tolak-pemisahan-pemilu-langgar-uud-inkonstitusional
Partai NasDem menolak putusan MK terkait pemisahan skema Pemilu karena dinilai melanggar UUD 1945 serta bersifat inkonstitusional.
nasdemtolaklanggaruud